Pinjol dan Moralitas Ekonomi

  • Bagikan
Keresahan terkait Pinjaman Online (Pinjol) akhir-akhir ini sering diperbincangkan oleh publik. Keresahan tersebut juga disampaikan oleh orang
"Pinjol dan Moralitas Ekonomi" | Ilustrasi ©Studiogstock/Freepik

OPINI | INFONESA — Keresahan terkait Pinjaman Online (Pinjol) akhir-akhir ini sering diperbincangkan oleh publik. Keresahan tersebut juga disampaikan oleh orang nomor satu di Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Namun, saya merasa pernyataan yang disampaikan beliau hanyalah gimmick belaka karena terbukti sampai hari ini permasalahan yang ditimbulkan pinjol masih marak terjadi walaupun Lembaga Porli dan Kominfo gencar melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pinjol ilegal. Karena itu, banyak masyarakat yang masih menjadi korban Pinjol hingga saat ini.

Fenomena Pinjol mucul dan diketahui sejak 2018. Pada prinsipnya, Pinjol bisa menjadi harapan masyarakat untuk mempermudah mendapat pinjaman karena sebagaimana kita ketahui akses pinjaman di bank sulit ditempuh oleh masyarakat. Dengan begitu, kehadiran pinjol bisa memberikan kemudahan pinjaman – ditambah situasi pandemi yang kian mempersulit keadaan ekonomi. Oleh karena itu, Pinjol diharapkan bisa menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memperbaiki atau memulihkan ekonomi. Akan tetapi, kenyataannya Pinjol menjadi malapetaka bagi para konsumennya. Kemudahan yang diberikan Pinjol hanyalah kedok untuk menarik konsumen tanpa aturan yang jelas.

Di sisi lain, kita perlu mengingat, pada tahun-tahun 70-an muncul pendapat dari Prof. Dr. Mubyarto dari Universitas Gajah Mada (UGM) yang mengemukakan pendapat tentang Ekonomi Pancasila. Menurut pendapat beliau, Ekonomi Pancasila harus terkait langsung dengan ekonomi orang kecil dan bertumpu pada moralitas. Pendapat ini juga identik dengan konsepsi dari Ekonomi Islam, minus soal bunga. Namun, sangat disayangakan sampai hari ini ekonomi kita benar-benar bersifat empirik dan tidak menggunakan acuan moral sama sekali. Ini terbukti dengan fenomena Pinjol yang kian meresahkan masyarakat kecil.

Pada kenyataannya, baik Pinjol terdaftar dan tidak terdaftar ternyata memeberikan masalah yang serupa. Misalnya, cara penagihan yang tidak wajar dengan menyebar data pribadi konsumen tanpa ijin terlebih dahulu, padahal hal tersebut melanggar UU Administrasi Kependudukan, UU ITE, Hak Atas Privasi dan Perlindugan Terhadap Konsumen. Selanjutnya, menerapkan suku bunga yang tinggi. Terlebih lagi, tindak kekerasan gender berbasis online atau Siber di mana tidak sedikit yang menjadi korban kekerasan seksual dengan disebarkannya konten intim non-seksual, kemudian ditelepon ke tempat kerja dan dilecehkan sampai berdampak kehilangannya pekerjaan.

Permasalahan di atas tentu memiliki kaitan erat dengan kinerja pemerintah. Di mana permasalahan utamanya adalah tidak adanya regulasi yang mengatur Pinjol sehingga tidak adanya keamanan juga perlindungan bagi para konsumen. Terlebih lagi, meledaknya Pinjol selama pandemi disebabkan melemahnya daya beli masyarakat. Hal itu dikemukakan dalam laporan terbaru Lembaga riset Smeru mengenai keuangan rumah tangga 2021. Ditemukan 74% mengalami penurunan pemasukan, 70% tetap bekerja di luar rumah untuk menambah pemasukan, 14% berpindah ke sektor informal dan 51% tidak mempunyai tabungan, kemudian terpaksa menjual atau menggadaikan aset mereka dan meminjam uang.

Selanjutnya, berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam rendahnya bantuan sosial yang diberikan saat pandemi covid-19. Sehubungan dengan itu, Paul Burke & Martin Siyaramunal dalam catatan No one left behind in Indonesia? (2019) mengatakan, bantuan sosial di Indonesia hanya, 0,6% dari total GDB. Alokasi yang sangat pelit mengingat banyaknya jumlah penduduk. Angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan negara berkembangan lain seperti Vietnam, Thailand, dan Afrika Selatan yang mengalokasikan bantuan di atas 1% dari total GDB.

Oleh sebab itu, pemerintah harus secepatnya mengevaluasi diri dari setiap permasalahan, khususnya dalam hal ini, ekonomi rakyat. Terkait moralitas ekonomi, pemerintah tidak boleh melupakan dan harus menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan; Orientasi ekonomi yang memperjuangkan nasib rakyat kecil serta kepentingan orang banyak; Merumuskan mekanisme guna mencapai kesejahteraan; dan Memberikan perlindungan kepada yang lemah.

Sementara itu, berkaitan dengan mayarakat khususnya kaum Muslim, yang kemungkinan hari ini juga menjadi konsumen pinjol. Yusuf Qardhawi pernah mengemukakan; bahwa tidak dapat begitu saja bunga bank dianggap sebagai riba, tergantung pada besar dan maksud pemungutan bunga tersebut. Menurut pendapat beliau, jika bunga dipungut dari upaya non-produktif – katakanlah bersifat konsumtif belaka, maka ia dapat dikatakan riba. Sebaliknya, kalau bunga itu merupakan bagian dari sebuah upaya produktif maka bunga yang digunakan atas transaksi itu bukanlah riba, melainkan bagian dari ongkos produksi saja.

Penulis: Ashabul Kahfi

Sumber:
Tirto.id, Mengapa Pinjol Merebak? Melacak Utang Masyarakat Indonesia.
Buku Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita.

  • Bagikan