Tenaga Honorer Dihapus, DPRD Banten : Pelayanan kepada Masyarakat akan Terganggu

  • Bagikan
Rencana pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintahan dinilai Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said Dimyati akan menimbulkan persoalan pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Banten M. Nawa Said Dimyati (Foto : Ist)

BANTEN | INFONESA Rencana pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintahan dinilai Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said Dimyati akan menimbulkan persoalan pelayanan kepada masyarakat.

Sebab, tenaga honorer saat ini jumlahnya cukup banyak yang menempati posisi pekerjaan di sektor pelayanan yang vital, seperti pendidikan dan kesehatan.

Namun di sisi lain, kemampuan pemerintah daerah mengangkat para tenaga honorer tersebut menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga hal yang tidak memungkinkan, karena kemampuan APBD yang terbatas.

“Upaya yang harus segera ditempuh adalah executive review. Pemerintah Daerah beserta para tenaga honorer mengajukan peninjauan kebijakan atau executive review kepada MenPanRB,” ujar sosok yang akrab disapa Cak Nawa tersebut kepada media, Jumat 10 Juni 2022.

Politisi dari Partai Demokrat itu menyontohkan, saat ini jumlah tenaga honorer di Banten sekitar 17 ribu. Mereka menempati posisi pekerjaan di sektor pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, salah satunya sektor pendidikan.

Ketika pemerintah pusat menghapus tenaga honorer, maka secara langsung, akan berdampak pada layanan pendidikan di Banten. “Penghapusan honorer itu memang akan menjadi problem mendasar, terkait dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Berbicara Banten, itu ada 17 ribu orang pegawai honorer. Kalau semuanya diangkat menjadi PPPK, maka tentu APBD tidak akan cukup,” ujarnya.

Agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, maka pihaknya mendorong kepada Pemprov Banten serta para tenaga honorer yang hendak memperjuangkan nasibnya, untuk dapat mendesak dilakukannya executive review atau koreksi terhadap rencana penghapusan tenaga honorer tersebut kepada MenpanRB.

“Kami juga mendorong agar teman-teman mendorong melalui fraksi-fraksi di DPR RI juga agar melakukan legislatif review. Jika keduanya tidak bisa dilakukan, maka mau tidak mau menggunakan mekanisme Judicial Review,” ucapnya.

Selain itu, Cak Nawa tersebut juga mendesak kepada Pemprov Banten agar dapat menyediakan skema terbaik, apabila kebijakan penghapusan tenaga honorer itu benar-benar harus dilakukan.

“Jadi Gubernur harus menyiapkan skema apabila pada 2023 itu harus dieksekusi, bagaimana kita melayani masyarakat khususnya pendidikan dan kesehatan. Kalau yang lain penting juga, tapi bisa dilakukan assesment, dari 17 ribu itu sebenarnya kita butuh berapa,” ucapnya.

Secara tegas, Cak Nawa meminta agar Pemprov Banten dapat menjadikan persoalan tenaga honorer sebagai persoalan yang harus segera diselesaikan. Jangan sampai menganggap persoalan itu sebagai persoalan yang biasa.

“Jangan sampai ini dianggap biasa-biasa saja. Ketika dianggap biasa-biasa saja, nanti justru malah menimbulkan problema sosial karena 17 ribu orang harus di-PHK dan problema pelayanan masyarakat,” tegasnya. (Red)

  • Bagikan